Ombudsman Minta Kebijakan Pemda Terkait Vaksin Tak Hilangkan Hak Masyarakat Dapatkan Layanan

Sumbar, - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat meminta agar kebijakan pemerintah daerah mengaitkan sertifikat vaksin Covid-19 jadi salah satu syarat akses pelayanan publik tidak serta merta menghilangkan hak masyarakat mendapatkan layanan. 

"Pelaksanaan vaksinasi di daerah belum memadai dan merata, kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin juga rendah, " ungkap kepala perwakilan Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani, Sabtu (25/12/2021). 

Baca juga: Tony Rosyid: Jika Jakarta Bebas Banjir, Apakah Ibu Kota akan Tetap Pindah?

Yefri mengatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi benar adanya sanksi administrasi bagi yang menolak vaksinasi.

"Hal tersebut tertuang juga di dalam Pasal 13A terkait sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi, " ujar Yefri.

Baca juga: Jelang Nataru, Kerukunan Umat Beragama di Sumbar Jadi Percontohan Nasional

Di mana, Pasal 13A disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 tapi tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda.

"Namun fakta di lapangan saat ini ada pemerintah daerah yang mengaitkan ke layanan publik yang lain seperti pendidikan, kami terima adanya surat edaran di Pasaman Barat mengaitkan kartu vaksinasi dalam pengambilan rapor untuk wali murid dan murid di jenjang SD/SMP, " jelasnya. 

Baca juga: Bamus se-Sumbar Samakan Persepsi Dalam Pengawasan untuk Pembangunan Nagari

Pihaknya juga mendapat informasi, pemerintah daerah mendorong para pegawainya untuk membawa 5 orang untuk dilakukan vaksin, tambah Yefri. 

Yefri berharap agar pemerintah daerah memperhatikan bahwa tidak semua masyarakat dapat divaksin baik karena alasan kesehatannya dan kesadarannya.

Baca juga: Persiapan Rakernas Apeksi 2022, Wako Hendri Septa Jalin Kolaborasi dengan ISI Padang Panjang

Tetap perlu dilakukan pendekatan persuasif agar pelaksanaan vaksin di daerah sesuai dengan target yang diminta oleh pemerintah pusat. 

Di samping itu, Yunesa Rahman kepala keasistenan pencegahan Ombudsman Perwakilan Sumbar, memandang perlunya sosialisasi terkait vaksinasi dan regulasi nya. Secara terus menerus kepada masyarakat, bahwa kewajiban pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi dengan pemberian pelayanan publik  itu penting.

Baca juga: Dinobatkan sebagai Daerah Terinovatif, Kota Pariaman Dapat Dana 9 Miliar dari Kemendagri

Untuk pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan target vaksin dari pemerintah pusat tanpa mengaitkan pemberiaan pelayanan publik lainnya perlu dijadikan acuan. 

"Dalam pelaksanaan vaksinasi saat ini dibutuhkan adanya koordinasi dengan berbagai pihak untuk pengawasannya agar masyarakat tidak dirugikan, " imbuh Yunesa.

Yefri menyampaikan, pihaknya akan terus memantau dan mengawasi pelaksanaan vaksinasi di Sumatera Barat dan berkordinasi dengan berbagai pihak, terkait dengan pelaksanaan, target pemerintah pusat, capaian, dan percepatan vaksinasi covid-19 di Sumbar. 

"Kami apresiasi kepolisian daerah di Sumatera Barat yang melakukan pemeriksaan kartu vaksin di jalan raya, namun tidak serta merta memberikan sanksi kepada masyarakat apalagi menghilangkan hak masyarakat memperoleh pelayanan publik, " tutupnya.(**)